tugas auditor internal

Nama: Ester Avrilia

Kelas: 4 EB 13

NPM: 21207318

Dosen: Edi Rosyadi

Auditor internal tersebar dalam berbagai lingkungan kerja, baik sektor publik (lembaga pemerintahan) ataupun sektor privat (perusahaan swasta, organisasi nirlaba, dan seterusnya). Bagi auditor internal yang bekerja pada sektor publik, biasanya diatur dengan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang bersangkutan. Sebagai contoh, auditor internal pemerintah di US diatur denganGovernment Auditing Standards (the Yellow Book) yang dikeluarkan oleh General Accounting Office. Auditor internal pemerintah di UK diatur dengan the HM Treasury’s Government Internal Audit Standards. Di Kanada, auditor internal pemerintah diatur dengan Comprehensive Auditing Manual yang dikeluarkan olehthe Office of the Auditor General. Demikian pula dengan auditor internal pemerintah di negara-negara lainnya.

 

Sementara itu, bagi auditor internal yang bekerja pada sektor privat biasanya tidak terdapat pengaturan yang wajib harus diikuti sebagaimana halnya pada sektor publik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang berlaku secara umum adalah prinsip-prinsip profesi yang dikeluarkan oleh organisasi auditor internal yang telah diakui kredibilitasnya secara internasional. Sejauh ini, the Institute of Internal Auditors (http://www.theiia.org) yang berpusat di US dan memiliki 90 cabang, 246 afiliasi, serta lebih dari 122.000 anggota yang tersebar di 160 negara (data per April 2006), praktis menjadi pemimpin dalam profesi tersebut. Pengaturan yang dikeluarkan oleh the IIA dalam hal ini adalah the Professional Practices Framework (PPF). PPF meliputi definisi internal auditing, kode etik, standard, dan pedoman lainnya. Pengaturan ini diberlakukan bagi auditor internal anggota the IIA, dan dapat menjadi acuan bagi auditor internal lain yang tidak menjadi anggota.

Fungsi audit internal adalah salah satu persyaratan mendasar checks and balances untuk terlaksananya tata kelola yang baik (good governance). saat ini fungsi audit internal yang dijalankan secara sehat dan objektif, dengan kemampuan untuk mengidentifikasikan permasalahan pengendalian risiko serta kewenangan untuk menindaklanjutinya, adalah hal mendasar bagi praktik terbaik pelaksanaan tanggung jawab top manajemen.

Berlawanan dengan auditor Ekstern, kita dapat merasakan bahwa audit. internal, sebagai status profesi, masih berkembang dan masih harus mempromosikan stándar profesinya sendiri. fungsi audit. internal bervariasi mulai dari fokus yang sempit pada kepatuhan atau unsur keuangan saja ke cakupan yang lebih luas, yaitu pada reviu atas efisiensi dan efectivitas perusahaan atau bertindak sebagai consultan internal organisasi.

Peran Auditor Internal Dalam Korporasi dan Pemerintah:
Internal Auditor menurut The Institute of Internal Auditors(Juni 1999) adalah :
…an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate the effectiveness of risk management, control, and governance processes.
Arah internal auditor bukan lagi sebagai watchdog tetapi sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian peranan internal auditor sangat diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. Dengan melakukan peranannya dalam mendorong pelaksanaan manajemen resiko, pengawasan, dan proses tata kelola. Ibarat pertandingan sepakbola, internal auditor bukan lagi sebagai wasit atau penjaga garis yang mengawasi jalannya pertandingan (orang yang meniup peluit dan mencari-cari kesalahan), akan tetapi sebagai anggota kesebelasan yang membantu pencapaian tujuan organisasi.
Lebih lanjut peranan audit internal juga dapat dilihat dari fungsi insight, oversight dan forsight. Fungsi insight adalah pelaksanaan pengawasan operasional ke dalam organisasi, yaitu auditor internal mengawasi pelaksanaan efisiensi, efektivitas dan ekonomis organisasi. Fungsi oversight adalah fungsi pengawasan atas keseluruhan proses kegiatan organisasi, termasuk kekuatan dan kekurangan. Sedangkan forsight diartikan auditor internal harus mempunmyai pandangan ke depan, memberikan prediksi sekaligus langkah antisipasi bagi kemajua organisasi.

Peran utama audit internal dalam korporasi adalah sebagai mata dan telinga top manajemen dalam meyakini seluruh pengendalian internal telah dilakukan untuk menunjang kebenaran analisa dan pelaporan keuangan, demikian juga meyakinkan adanya kerangka berpikir atas pengendalian internal, pengendalian internal telah terstandarisasi di seluruh perusahaan, serta melaksanakan pelatihan dan kepedulian atas kebijakan dan prosedur yang mengikutinya.

Secara lebih spesifik fungsi utama audit internal dalam corporate governance lembaga keuangan, seperti yang dinyatakan dalam Komite Basel (Komite yang mengawasi asosiasi perbankan di seluruh dunia dan berkedudukan di Basel, Swiss) adalah:

  1. mempunyai akses pada seluruh kegiatan perusahaan
  2. mempunyai independensi termasuk laporan langsung kepada top manajemen dan keyakinan bahwa rekomendasinya akan ditindaklanjuti
  3. mempunyai sumber daya yang cukup serta staff yang telah dilatih dan mempunyai pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi oprasi perusahaan
  4. menggunakan metodologi untuk mengidentifikasi risiko serta mengalokasi sumber daya untuk mengelolanya
  5. audit internal harus independen dari kegiatan yang diaudit dan independen dari proses internal control sehari-hari sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif tanpa keberpihakan
  6. seluruh kegiatan dalam perusahaan harus termasuk dalam ruang lingkup pengawasan audit internal

Auditor Internal Dalam Pemerintah
Pada hakekatnya, sesuai dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, yaitu pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Walaupun kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang dan diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota, akuntabilitas keuangan negara tersebut tetap menjadi tanggung jawab Presiden membutuhkan aparat  Pengawasan intern agar dapat berakuntabilitas dengan baik, sebelum akuntabilitas tersebut diperiksa oleh BPK sebagai auditor ekstern pemerintah.
Hal ini juga dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Jiwa dari undang-undang ini jelas, bahwa aparat pengawasan intern yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah harus bersinergi dengan baik secara berjenjang dengan auditor ekstern, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut transparan dan akuntabel sehingga membantu atau memudahkan BPK untuk melakukan auditnya.
Apabila terjadi suatu masalah ketidaktertiban/penyimpangan dalam suatu instansi, aparat pengawasan internal seharusnya membenahi hal tersebut terlebih dahulu, dalam hal ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas sebagai auditor intern di lingkungan lembaga yang bersangkutan, atau BPKP yang juga berperan sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, apabila permasalahan dapat diselesaikan auditor internal maka akan sangat mempermudah BPK sebagai auditor sekstern pemerintah. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan auditor internal, maka akan menjadi kewajiban pimpinan departemen/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (atau Kuasa Pengguna Anggaran) untuk menertibkannya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawasan intern. Pada akhirnya tidak ada lagi keragu-raguan bagi auditor ekstern untuk melakukan pengujian dan penilaian atas akuntabilitas keuangan tersebut. Dari sisi pengawasan atas pengelolaan keuangan, bila mengacu pada pasal 9 ayat (1) UU 15/2004, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemeriksaannya, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah  (APFP) dilaksanakan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah.

sumber:

http://www.google.co.id

http://auditor-internal.com/v1/content/?scr=03&ID=12&selectLanguage=1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: